Peraturan Pemerintah Nomor : 55 TAHUN 2022

1. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

1. hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:
1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
2. badan keagamaan;
3. badan pendidikan;
4. badan sosial termasuk yayasan;
5. koperasi; atau
6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; dan
2. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan orang tua kandung dan anak kandung;
2. badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 merupakan badan, yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan;
3. badan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan;
4. badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:
1. pemeliharaan kesehatan;
2. pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
3. pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu dan penyandang disabilitas;
4. penanganan ketunaan sosial, ketelantaran, dan penyimpangan perilaku;
5. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
6. pemberian beasiswa; dan/atau
7. pelestarian lingkungan hidup;
5. koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 merupakan badan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian; atau
6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria:
1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

1. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu;
2. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam; dan/atau
3. Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah.

1. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
2. obligasi atau sukuk badan usaha milik negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. efek bersifat utang;
2. sukuk;
3. saham;
4. unit penyertaan reksa dana;
5. efek beragun aset;
6. unit penyertaan dana investasi real estat;
7. deposito;
8. tabungan;
9. giro;
10. kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau
11. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
3. investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
4. investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan;
6. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
7. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
8. bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia; atau
2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.

1. oleh penerima beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan
2. untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. dilakukan paling lama 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

1. untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
2. dikeluarkan secara wajar; dan
3. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:
1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada  Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

1. pakaian seragam;
2. peralatan untuk keselamatan kerja;
3. sarana antar jemput Pegawai;
4. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
5. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

1. menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek;
2. menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
3. menetapkan pihak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian sepanjang terdapat ketidakwajaran penetapan harga;
4. menetapkan pihak yang melakukan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak;
5. menentukan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia;
6. menghitung kembali pajak yang seharusnya terutang berdasarkan pembandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis terhadap Wajib Pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun dan melaporkan kerugian fiskal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
7. mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak; dan/atau
8. menghitung kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan tidak membebankan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri sebagai biaya yang mengurangi penghasilan akibat dari pemanfaatan perbedaan perlakuan perpajakan suatu instrumen atau entitas yang dapat mempunyai lebih dari satu karakteristik di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak berdomisili.

1. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
2. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

1. transaksi afiliasi; dan/atau
2. transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

1. tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
2. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
3. menentukan Harga Transfer tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

1. metode perbandingan harga antar pihak yang independen;
2. metode harga penjualan kembali;
3. metode biaya-plus; atau
4. metode lainnya.

1. metode pembagian laba;
2. metode laba bersih transaksional;
3. metode perbandingan transaksi independen;
4. metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud; atau
5. metode dalam penilaian bisnis.

1. saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang; atau
2. aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang.

1. metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal;
2. metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, penyusutan, dan amortisasi; atau
3. metode lainnya.

1. batasan kewenangan dan prosedur pelaksanaan;
2. kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak masuk dalam cakupan penghindaran pajak;
3. tahapan pengujian formil dan materiil;
4. mekanisme penjaminan kualitas; dan/atau
5. perlindungan hak Wajib Pajak.

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. olahragawan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. agen iklan;
7. pengawas atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas penjaja barang dagangan;
10. agen asuransi; dan
11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

1. bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;
2. bagi Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

1. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b; atau
2. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan bagian peredaran bruto dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.

1. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
2. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan.

1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
2. dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

1. sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan:
1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan masih memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; atau
2. Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 belum berakhir; atau
2. setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan:
1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan masih memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; atau
2. Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 belum berakhir.

Dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan fiskal salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Sejalan dengan reformasi perpajakan tersebut telah dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu materi yang disesuaikan yaitu ketentuan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut antara lain terdapat amanah pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 32C mengenai objek Pajak Penghasilan, pengecualian dari objek Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud, perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Selain itu, terdapat juga ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang perlu disesuaikan karena pengaturannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain:

1. kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing;
2. pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan;
3. penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan;
4. penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan
5. penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Dengan penyusunan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan basis perpajakan serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan dengan usaha di antara pihak yang bersangkutan” merupakan hubungan yang terjadi jika terdapat transaksi yang bersifat rutin antara pihak pemberi dan pihak penerima.

Yang dimaksud dengan “hubungan dengan pekerjaan di antara pihak yang bersangkutan” merupakan hubungan yang terjadi jika terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.

Yang dimaksud dengan “hubungan dengan kepemilikan di antara pihak yang bersangkutan” merupakan hubungan yang terjadi jika terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.

Yang dimaksud dengan “hubungan dengan penguasaan di antara pihak yang bersangkutan” merupakan hubungan yang terjadi jika terdapat penguasaan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan sosial” termasuk lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi:

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu” adalah Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah” adalah Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri diantaranya penghasilan Wajib Pajak dalam negeri atas jasa, seperti jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, atau jasa lainnya yang diberikan kepada Wajib Pajak luar negeri yang pelaksanaan jasanya dilakukan di luar negeri dan tidak menimbulkan bentuk usaha tetap, termasuk penjualan kepada Wajib Pajak luar negeri melalui agen independen di luar negeri, yang tidak menimbulkan bentuk usaha tetap.

Penghasilan dari penjualan ekspor dan penjualan melalui sistem elektronik kepada konsumen di luar negeri yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, bukan merupakan penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri, sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Selain itu, penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atas jasa yang diberikan kepada Wajib Pajak luar negeri yang pelaksanaannya dilakukan di Indonesia, juga bukan merupakan penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

Penghasilan dari luar negeri antara lain:

bukan merupakan penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri, sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dan tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Contoh:

Tuan X memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham PT ABC yang berkedudukan di Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2022 PT ABC membagikan dividen sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tuan X menerima dividen sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Dividen sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diinvestasikan pada instrumen surat berharga negara oleh Tuan X di dalam wilayah Indonesia. Tuan X harus melakukan investasi tersebut di Indonesia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dikecualikan dari objek pajak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan dividen yang menjadi objek pajak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Jangka waktu investasi Tuan X paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak, yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Penghasilan berupa beasiswa yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan antara lain biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah atau lembaga pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang membidanginya” antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

Contoh sarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan antara lain peralatan kelas, peralatan olahraga, komputer, kendaraan sejenis untuk antar jemput mahasiswa, kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan badan atau lembaga untuk Pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Contoh prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan antara lain pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk, gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana abadi” adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang membidanginya” antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Yang dimaksud dengan “badan atau lembaga sosial” adalah badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:

Yang dimaksud dengan “badan atau lembaga keagamaan” adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penerbitan umum atau khusus” adalah penerbitan oleh badan hukum Indonesia melalui media cetak atau elektronik yang meliputi pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah atau media massa yang lazim lainnya, penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS), penerbitan/pengumuman Otoritas Jasa Keuangan, dan penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu” antara lain ruang lingkup subjek badan usaha lain yang menyalurkan kredit dan persyaratan biaya penanaman kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, terdapat bangunan permanen yang memiliki masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun. Wajib Pajak diberikan pilihan dalam menghitung biaya penyusutan fiskal bangunan permanen tersebut dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

Ayat (6)

Untuk bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dan penyusutannya telah dihitung dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menghitung biaya penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.

Contoh:

Pada Januari 2017, Wajib Pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada bulan Januari Tahun Pajak 2017. Masa manfaat gedung pabrik berdasarkan pembukuan Wajib Pajak adalah 30 (tiga puluh) tahun. Namun, Wajib Pajak melakukan penyusutan dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% (lima persen) per tahun.

Untuk melakukan penyusutan terhadap gedung pabrik tersebut yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun, Wajib Pajak dapat memilih untuk menghitung biaya penyusutan sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.

Pada Februari 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sesuai pembukuan Wajib Pajak atas gedung pabrik tersebut telah disusutkan selama 5 (lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 (1 Januari 2022) adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Untuk menghitung penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 ditentukan:

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Muhibah dikenal dengan istilah goodwill.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, terdapat harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun. Wajib Pajak diberikan pilihan dalam menghitung biaya amortisasi fiskal harta tak berwujud tersebut dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau saldo menurun dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

Ayat (4)

Untuk harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dan amortisasinya telah dihitung dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menghitung biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.

Contoh:

Pada Juli 2009, Wajib Pajak membeli sebuah aplikasi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Amortisasi atas pengeluaran untuk perolehan aplikasi tersebut dimulai pada bulan Juli Tahun Pajak 2009. Masa manfaat aplikasi berdasarkan pembukuan Wajib Pajak adalah 25 (dua puluh lima) tahun, namun Wajib Pajak melakukan amortisasi menggunakan metode garis lurus dengan tarif amortisasi untuk kelompok 4 (empat) sebesar 5% (lima persen) per tahun dan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun.

Untuk melakukan amortisasi terhadap aplikasi tersebut yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun Wajib Pajak dapat memilih untuk menghitung biaya amortisasi sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan tarif amortisasi yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.

Pada Maret 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya amortisasi atas aplikasi tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sesuai pembukuan Wajib Pajak atas aplikasi tersebut telah diamortisasi selama 12,5 (dua belas koma lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 adalah 12,5 (dua belas koma lima) tahun. Untuk menghitung amortisasi mulai Tahun Pajak 2022 menggunakan metode garis lurus, ditentukan:

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Balap perahu bermotor dikenal dengan istilah power boating.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam melaksanakan penugasan” adalah sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan yang diberikan pemberi kerja kepada Pegawai dan keluarganya dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pemberi kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah kementerian atau lembaga yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan standar keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan kerja antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional” meliputi natura dan/atau kenikmatan yang diterima Pegawai beserta anggota keluarganya berdasarkan ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara lain berupa alat pendeteksi virus pandemi dan/atau vaksin beserta sarana penunjangnya.

Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu dan bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu antara lain berupa bingkisan dalam rangka hari raya atau fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh semua Pegawai.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggantian atau imbalan dalam bentuk natura” merupakan imbalan atau penggantian dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Barang yang dialihkan tersebut dinilai berdasarkan nilai pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan” merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan disediakan oleh pemberi dapat bersumber dari aktiva pemberi maupun dari aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai oleh pemberi. Kenikmatan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk menyediakan fasilitas dan/atau pelayanan terkait. 

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan. Pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas imbalan dalam bentuk uang.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain atau badan yang dibentuk untuk melakukan maksud tertentu/khusus seperti pembelian saham atau aktiva perusahaan dikenal dengan istilah special purpose company.

Huruf d

Perusahaan antara yang dibentuk untuk maksud tertentu seperti melakukan pembelian, penjualan, atau pengalihan saham dikenal dengan istilah conduit company.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pembandingan kinerja keuangan Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lain dalam kegiatan usaha yang sejenis (benchmarking) dapat dilakukan dengan membandingkan harga atau tingkat laba tertentu pada tingkat entitas, divisi, atau transaksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya dikenal dengan substance over form.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harga Transfer (transfer pricing) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat digunakan untuk melaporkan penghasilan kurang dari semestinya atau pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya sehingga wajib memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Metode perbandingan harga antar pihak yang independen dikenal dengan istilah comparable uncontrolled price method.

Huruf b

Metode harga penjualan kembali dikenal dengan istilah resale price method.

Huruf c

Metode biaya-plus dikenal dengan istilah cost-plus method.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Metode pembagian laba dikenal dengan istilah profit split method.

Huruf b

Metode laba bersih transaksional dikenal dengan istilah transactional net margin method.

Huruf c

Metode perbandingan transaksi independen dikenal dengan istilah comparable uncontrolled transaction method.

Huruf d

Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud dikenal dengan istilah tangible asset and intangible asset valuations.

Huruf e

Metode dalam penilaian bisnis dikenal dengan istilah business valuation.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Menteri mempunyai kewenangan untuk membatasi biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat biaya pinjaman atau perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio) yang dianggap wajar. Jika biaya pinjaman atau perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut melakukan praktik pengecilan modal (thin capitalization) dan dalam keadaan tidak sehat. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak, Menteri dapat menentukan adanya modal terselubung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Upaya penghindaran pajak dilakukan antara lain dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antar negara atas suatu instrumen atau entitas yang dapat memiliki lebih dari satu karakteristik (hybrid), yang memungkinkan suatu pembayaran dari Indonesia tidak dikenai pajak sama sekali atau dikenai pajak yang rendah di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak luar negeri yang menerima pembayaran tersebut berdomisili dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan di Indonesia dan di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak luar negeri tersebut berdomisili. Pada umumnya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan adalah Wajib Pajak dalam negeri membebankan pembayaran tersebut sebagai pengurang penghasilan dan Wajib Pajak luar negeri:

Ketentuan ini mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak tersebut sehingga pembayaran yang tidak dikenai pajak baik di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak luar negeri berdomisili tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak. Dengan demikian, pembayaran dimaksud dapat dikenai pajak di Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh, misalnya convertible bond, di Indonesia dianggap sebagai utang sehingga pembayaran bunganya dapat dikurangkan dari penghasilan. Sementara itu, di negara lainnya, convertible bond dapat dianggap sebagai modal sehingga penghasilan yang diterima dari modal tersebut akan diperlakukan sebagai dividen. Jika negara tersebut tidak mengenakan Pajak Penghasilan atas dividen tersebut, maka Wajib Pajak dalam hal ini dapat memperoleh manfaat pajak berupa pengurangan biaya atas pembayaran bunga dan pengecualian pajak atas dividen.

Jika terjadi hal demikian, maka penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak di negara lainnya atas suatu hybrid instrument atau hybrid entity, pembayaran dari Indonesia tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Kesepakatan Harga Transfer dikenal dengan istilah advance pricing agreement.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberlakuan mundur dikenal dengan istilah roll-back.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan” adalah surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan badan dan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan orang pribadi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “periode tertentu” adalah Tahun Pajak yang dicakup di dalam kesepakatan Harga Transfer (advance pricing agreement) sesuai permohonan Wajib Pajak atau sesuai kesepakatan dengan pejabat berwenang mitra persetujuan penghindaran pajak berganda paling lama 5 (lima) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak diajukannya permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan penghindaran pajak berganda” adalah persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Huruf b

Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) pada tanggal 7 Juni 2017 yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) dan berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2020.

Huruf c

Dalam rangka melaksanakan pertukaran informasi dengan yurisdiksi yang tidak mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, Indonesia sudah membuat beberapa perjanjian mengenai pertukaran informasi dengan yurisdiksi tersebut melalui persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (tax information exchange agreement).

Huruf d

Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) pada tanggal 3 November 2011 yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) dan telah berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2015.

Huruf e

Dalam rangka melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis, misalnya informasi keuangan atau laporan per negara, pejabat yang berwenang Indonesia telah menandatangani persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral (multilateral or bilateral compétent authority agreement).

Contoh:

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan domisili” bagi subjek pajak dalam negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia.

Yang dimaksud dengan ”surat keterangan domisili” bagi subjek pajak luar negeri (certificate of domicile/residence) adalah surat keterangan berupa formulir yang diisi oleh orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau surat keterangan dengan nama apa pun yang menjelaskan status penduduk (resident) untuk kepentingan perpajakan bagi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi” dapat berupa kumpulan data, angka, huruf, kata, citra, keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang pribadi atau badan yang bersumber dari pekerjaan dalam hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, modal, dan/atau sumber lainnya, serta informasi mengenai kekayaan/harta termasuk informasi keuangan yang dimiliki dan/atau disimpan oleh orang pribadi atau badan, baik miliknya sendiri maupun milik orang pribadi atau badan lainnya, yang dapat berbentuk rekaman (audio/visual/audio visual), surat, dokumen, buku, catatan atau bentuk lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, terdapat tantangan mengenai alokasi hak pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi. Konsep baru mengenai alokasi hak pemajakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lansekap perpajakan internasional telah disusun dengan model bisnis baru tanpa mendasarkan pada kehadiran fisik sehingga memperluas hak pemajakan negara atau yurisdiksi sumber.

Selain itu juga dirancang pendekatan yang berfokus pada tantangan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya terkait dengan pengalihan keuntungan ke entitas yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak sangat rendah di suatu negara atau yurisdiksi melalui solusi berbasis konsensus. Hal ini untuk memastikan bahwa grup perusahaan multinasional yang beroperasi secara internasional setidaknya membayar pajak dengan tarif pajak minimum global yang disepakati dalam perjanjian atau kesepakatan.

Ayat (1)

Pengenaan pajak atas laba usaha perusahaan multinasional sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang terdigitalisasi dilakukan menurut suatu standar yang disepakati secara global yang tertuang dalam perjanjian atau kesepakatan yang bersifat multilateral. Sehingga, perusahaan multinasional yang tercakup dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut, yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu misalnya jumlah penghasilan bruto konsolidasi dan tingkatan laba usaha sebelum pajak grup usahanya, dikenai pajak di Indonesia atas laba usahanya dengan mempertimbangkan jumlah penghasilan bruto grup usaha tersebut yang bersumber dari Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Tantangan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya terutama terkait dengan pengalihan keuntungan ke entitas yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak sangat rendah di suatu negara atau yurisdiksi. Selain itu, dalam ekonomi digital, harta tidak berwujud berperan penting dalam penentuan keuntungan sehingga ekonomi digital dapat dimanfaatkan dalam skema struktur pengalihan laba usaha.

Oleh karena itu, grup perusahaan multinasional yang beroperasi secara internasional setidaknya membayar pajak dengan tarif pajak minimum global yang disepakati dalam perjanjian atau kesepakatan. Dengan demikian grup perusahaan multinasional Indonesia, yang tercakup dalam perjanjian atau kesepakatan, dapat dikenai pajak minimum global di Indonesia berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persekutuan komanditer disebut dengan istilah asing commanditaire vennootschap.

Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” dalam ketentuan ini termasuk perseroan perorangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Tuan C seorang konsultan pajak bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 27 Desember 2022. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2028. Untuk Tahun Pajak 2029 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Persekutuan Komanditer (CV) AB memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 27 Desember 2022.

Peredaran bruto yang diperoleh CV AB:

CV AB dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2025. Untuk Tahun Pajak 2026 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3:

PT XYZ yang didirikan oleh Tuan M dan Tuan N memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 27 Desember 2022.

Peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ:

PT XYZ dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 4

BUM Desa Tani Sukses Sukamakmur memiliki usaha pertanian palawija dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Februari 2022.

Peredaran bruto yang diperoleh BUM Desa Tani Sukses Sukamakmur:

BUM Desa Tani Sukses Sukamakmur dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2025. Untuk Tahun Pajak 2026 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Tuan R merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada bulan Januari 2022, memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Penghitungan Pajak Penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Tuan R pada Tahun Pajak 2022 sebagai berikut:

Tuan R dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atas bagian peredaran usaha yang melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Tuan I memiliki usaha restoran dan dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak 2023, karena peredaran bruto Tuan I pada tahun 2022 kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada bulan Agustus tahun 2023, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Meskipun peredaran bruto Tuan I telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Tuan I tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2023.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada Tahun Pajak 2024 dan seterusnya, dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

Koperasi A memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2023, Koperasi A memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2023 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko. Koperasi A memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2023 dihitung sebagai berikut:

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah keseluruhan saham yang disetor dihitung dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang pribadi atau badan.

Contoh kondisi yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen):

Contoh 1.A:
PT WS Tbk. mempunyai modal dasar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham.

PT WS Tbk. mencatatkan 40% (empat puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yaitu sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.

Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dengan demikian, jumlah saham PT WS Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pihak dengan kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka PT WS Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Contoh 1.B:
PT SA Tbk. mempunyai modal dasar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

PT SA Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:

Kondisi tersebut terjadi selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dengan demikian, jumlah saham PT SA Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka PT SA Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Contoh 1.C:

PT MS Tbk. mempunyai modal dasar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

Dari keseluruhan saham PT M S Tbk. yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut terdiri dari:

Saham sejumlah 65% (enam puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimiliki oleh 3.000 (tiga ribu) pihak. Di antara 3.000 (tiga ribu) pihak, terdapat 1 (satu) pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 22% (dua puluh dua persen), sisanya 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pihak memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5% (lima persen) dengan jumlah persentase kepemilikannya sebesar 43% (empat puluh tiga persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dengan demikian, jumlah saham PT MS Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka PT MS Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen):

Contoh 2.A:

PT HS Tbk. mempunyai modal dasar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

PT HS Tbk. mencatatkan 39% (tiga puluh sembilan persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh, yaitu sejumlah 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.

Saham sejumlah 39% (tiga puluh sembilan persen) tersebut dimiliki oleh 4.900 (empat ribu sembilan ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Meskipun jumlah saham PT HS Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak, PT HS Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) karena jumlah saham tersebut hanya meliputi 39% (tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Contoh 2.B:

PT AU Tbk. mempunyai modal dasar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham.

PT AU Tbk. mencatatkan 44% (empat puluh empat persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh, yaitu sejumlah 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.

Saham sejumlah 44% (empat puluh empat persen) tersebut dimiliki oleh 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Meskipun jumlah saham PT AU Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih dari 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak, PT AU Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) karena jumlah saham tersebut dimiliki kurang dari 300 (tiga ratus) pihak.

Contoh 2.C:

PT EA Tbk. mempunyai modal dasar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

PT EA Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:

Kondisi tersebut terjadi selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Meskipun 100% (seratus persen) saham PT EA Tbk. yang ditempatkan dan disetor penuh diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, PT EA Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) karena hanya 36% (tiga puluh enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut yang dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Contoh 2.D:

PT HK Tbk. mempunyai modal dasar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

Dari keseluruhan saham PT H K Tbk. yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut terdiri dari:

Saham sejumlah 68% (enam puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimiliki oleh 6.003 (enam ribu tiga) pihak. Di antara 6.003 (enam ribu tiga) pihak, terdapat 3 (tiga) pihak yang persentase kepemilikannya masing-masing sebesar 9% (sembilan persen). Adapun 6.000 (enam ribu) pihak lainnya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5% (lima persen) dengan jumlah persentase kepemilikannya sebesar 41% (empat puluh satu persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender lainnya dalam Tahun Pajak tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b ataupun ayat (2) huruf a atau huruf b.

Meskipun jumlah saham PT HK Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih dari 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen), PT HK Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) karena kondisi tersebut terjadi selama kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh kondisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen):

PT JI Tbk. mempunyai modal dasar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

PT JI Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:

Kondisi tersebut terjadi selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Meskipun jumlah saham PT JI Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak, PT JI Tbk. tidak dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) karena jumlah saham tersebut hanya meliputi 38% (tiga puluh delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun 4% (empat persen) yang dibeli kembali oleh PT JI Tbk. (saham treasuri) tidak termasuk pengertian pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

Ayat (4)

Bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka, substansi hubungan istimewa tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal.

Pemegang saham utama merupakan pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling rendah 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain berupa terjadinya bencana yang mengakibatkan terdapatnya kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya dapat dianggap tetap memenuhi persyaratan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berupa peraturan pemerintah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Contoh:
Tuan Z memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 20 Oktober 2018.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan Z dari usahanya:

Tuan Z pada awal Tahun Pajak 2022 memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga pada Tahun Pajak 2022 Tuan Z dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak berakhir, yaitu sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Contoh 1:

Persekutuan Komanditer (CV) JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016.

Peredaran bruto yang diperoleh CV JK:

CV JK telah dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021.

Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya Wajib Pajak tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga CV JK dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

PT A memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Januari 2019.

Peredaran bruto yang diperoleh PT A:

PT A telah dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2021.

Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya Wajib Pajak tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya PT A dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di pasar modal agar dilakukan pembelian kembali (buy back) saham publik di bursa oleh Perseroan Terbuka adalah untuk stabilitas pasar saham dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “surat penunjukan atau surat persetujuan” antara lain surat penunjukan atau surat persetujuan yang diterbitkan oleh pimpinan kementerian yang terkait atau pimpinan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di pasar modal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang melakukan pembelian kembali (buy back) saham publik di bursa sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dengan tanggal 30 September 2020 tetap dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Saham yang dibeli kembali tersebut hanya boleh dikuasai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 30 September 2022.

Untuk Tahun Pajak 2022, Wajib Pajak dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah jika setelah tanggal 30 September 2022 tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan perpajakan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan mengikuti prinsip dasar pemajakan yang berlaku bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Prinsip tersebut antara lain:

Contoh:

Pemberi kerja atau pemberi natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, misal periode pembukuannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 30 September 2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Huruf b

Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan setelahnya, misal periode pembukuannya dimulai tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Ayat (2)

Untuk memberikan kemudahan administrasi bagi pemberi dan penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, perlu diberikan waktu kepada pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai pemotong Pajak Penghasilan untuk menyiapkan atau menyesuaikan sistem pemotongan Pajak Penghasilan agar dapat melaksanakan kewajiban pemotongan dengan baik.

Cukup jelas.