Ortax

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 109 Tahun 2024

Kategori : Lainnya

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dan/Atau Hibah Dari Luar Negeri

Calender 16 Des 2024
Share Share

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
  1. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, perlu memberikan kemudahan di bidang kepabeanan;
  2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, perlu mengatur mekanisme pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri;

Mengingat :
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI.

 


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Proyek Pemerintah adalah proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
  2. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
  3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari Pemberi Pinjaman yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
  5. Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara yang diperoleh pemerintah dari Pemberi Hibah yang berasal dari luar negeri dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, dan/ atau barang yang tidak perlu dibayar kembali.
  6. Pemberi Pinjaman adalah kreditor yang berasal dari luar negeri yang memberikan Pinjaman kepada pemerintah.
  7. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari luar negeri yang memberikan Hibah kepada pemerintah.
  8. Penerima Pinjaman adalah Kementerian/Lembaga yang menerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.
  9. Penerima Hibah adalah Kementerian/Lembaga yang menerima Hibah dari Pemberi Hibah.
  10. Penerima Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah adalah Pemerintah Daerah yang menerima penerusan Pinjaman dan/atau Hibah dari Penerima Pinjaman atau Penerima Hibah.
  11. Pihak Ketiga adalah pihak yang menandatangani kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  13. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Portal DJBC adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.
  14. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
  15. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
  16. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
  17. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan.

 
BAB II
PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2


(1) Pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari:
a. luar daerah pabean; dan
b. pusat logistik berikat.
(2) Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari:
a. gudang berikat;
b. kawasan berikat;
c. tempat penyelenggaraan pameran berikat;
d. tempat lelang berikat;
e. kawasan ekonomi khusus; dan
f. kawasan bebas.
(3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk pembalasan, dan/atau bea masuk pembalasan sementara.
(4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada:
a. Kementerian/Lembaga; atau
b. Pemerintah Daerah.
(5) Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan fasilitas perpajakan.
(6) Pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 

Pasal 3


(1) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (1) dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan:
a. pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, dan/atau Rupiah;
b. pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, dan/atau Rupiah; atau
c. Hibah dalam bentuk barang kepada Penerima Hibah.
(2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (1) dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan oleh:
a. Kementerian/Lembaga;
b. Pemerintah Daerah; atau
c. Pihak Ketiga.

 
BAB III
PERMOHONAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 4


(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik ke Portal DJBC melalui SINSW.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
a. identitas Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah;
b. nama proyek/kegiatan;
c. sumber perolehan barang;
d. pelabuhan pemasukan;
e. rincian jenis, jumlah, perkiraan harga, dan negara asal dari barang yang dimintakan pembebasan bea masuk; dan
f. identitas Pihak Ketiga, dalam hal importasi dilakukan oleh Pihak Ketiga.
(4) Dalam hal barang untuk keperluan Proyek Pemerintah merupakan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kementerian/Lembaga minimal dilampiri dengan:
a. salinan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat nama proyek/kegiatan serta besaran biaya untuk proyek/kegiatan yang diajukan fasilitas pembebasan bea masuk;
b. salinan digital kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis tidak meliputi pembayaran bea masuk, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga; dan
c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama/Eselon II yang menyatakan bahwa harga dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis tidak termasuk bea masuk.
(5) Dalam hal barang untuk keperluan Proyek Pemerintah merupakan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah minimal dilampiri dengan:
a. salinan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari Penerusan Pinjaman dan/atau Penerusan Hibah yang memuat nama proyek/kegiatan serta besaran biaya untuk proyek/kegiatan yang diajukan fasilitas pembebasan bea masuk;
b. salinan digital kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang berasal dari Penerusan Pinjaman dan/atau Penerusan Hibah dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis tidak meliputi pembayaran bea masuk, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga;
c. salinan digital dokumen perjanjian Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah, memorandum of understanding atau dokumen sejenis antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang memuat nama proyek/kegiatan serta besaran biaya untuk proyek/kegiatan, dalam hal Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran atau pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama/Eselon II yang menyatakan bahwa harga dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis tidak termasuk bea masuk.
(6) Dalam hal barang untuk keperluan Proyek Pemerintah merupakan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kementerian/Lembaga minimal dilampiri dengan:
a. salinan digital surat penetapan nomor register hibah yang memuat nama proyek/kegiatan dan nilai yang dihibahkan;
b. salinan digital dokumen perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat identitas Penerima Hibah, uraian, jumlah, jenis, dan perkiraan harga barang yang dihibahkan; dan
c. salinan digital kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis tidak meliputi pembayaran bea masuk, dalam hal impor barang menggunakan Pihak Ketiga.
(7) Dalam hal Portal DJBC dan/atau SINSW mengalami gangguan operasional atau belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.
(8) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh:
a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau
b. pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama/Eselon II.
(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 5


(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat meminta:
a. keterangan;
b. dokumen; dan/atau
c. bukti tambahan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah:
a. permohonan diterima secara lengkap; dan/atau
b. keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
a. disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah; atau
b. ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan atau respon penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat:
a. 5 (lima) jam, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
b. 1 (satu) hari kerja, dalam hal permohonan disampaikan melalui tulisan di atas formulir,
terhitung setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Jangka waktu realisasi impor atau pengeluaran barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang diberikan pembebasan bea masuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 6


(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
a. kesalahan redaksional sebagai akibat dari kelalaian dalam penulisan atau pengetikan; dan/atau
b. perubahan data dari yang bersangkutan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemberitahuan pabean atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah belum mendapatkan nomor pendaftaran; dan
b. masih dalam jangka waktu pengimporan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
(3) Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan dan dilampiri dengan dokumen pendukung alasan perubahan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik ke Portal DJBC melalui SINSW dan minimal memuat informasi mengenai:
a. identitas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau Pihak Ketiga;
b. nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah;
c. data yang akan dilakukan perubahan pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah; dan
d. alasan dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah.
(5) Dalam hal Portal DJBC dan/atau SINSW mengalami gangguan operasional atau belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai dengan lampiran dokumen pendukung alasan perubahan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.
(6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh:
a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau
b. pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama/Eselon II.
(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 7


(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat meminta:
a. keterangan;
b. dokumen; dan/atau
c. bukti tambahan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah:
a. permohonan diterima secara lengkap; dan/atau
b. keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
a. disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah; atau
b. ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan atau respon penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat:
a. 5 (lima) jam, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
b. 1 (satu) hari kerja dalam hal permohonan disampaikan melalui tulisan di atas formulir,
terhitung setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


BAB IV
LARANGAN ATAU PEMBATASAN

Pasal 8


Terhadap barang keperluan Proyek Pemerintah yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku ketentuan larangan atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat importasi atau pengeluaran.


BAB V
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 9


(1) Pemberitahuan pabean atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.
(2) Pemberitahuan pabean atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pusat logistik berikat.
(3) Pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas.


BAB VI
PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10


(1) Barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah.
(2) Penatausahaan, pemindahtanganan, dan pemusnahan barang milik negara atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara atau barang milik daerah.
(3) Dalam hal barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, belum dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah dan masih dalam penguasaan Pihak Ketiga, kewajiban pabeannya dapat diselesaikan dengan cara:
a. diekspor kembali;
b. dimusnahkan; atau
c. membayar bea masuk yang terutang.
(4) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
(5) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri.


Pasal 11


(1) Untuk mendapatkan izin penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik ke Portal DJBC melalui SINSW.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
a. identitas Pihak Ketiga;
b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah;
c. cara penyelesaian kewajiban pabean;
d. rincian jenis dan jumlah barang yang diajukan penyelesaian kewajiban pabean; dan
e. alasan barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah diselesaikan kewajiban pabeannya.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan:
a. salinan digital Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah;
b. salinan digital pemberitahuan pabean impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah; dan
c. salinan digital dokumen pendukung alasan barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah diselesaikan kewajiban pabeannya.
(5) Dalam hal Portal DJBC dan/atau SINSW mengalami gangguan operasional atau belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.
(6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh pimpinan Pihak Ketiga.
(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 12


(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat meminta:
a. keterangan;
b. dokumen; dan/atau
c. bukti tambahan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah:
a. permohonan diterima secara lengkap; dan/atau
b. keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:
a. disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penyelesaian kewajiban pabean barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah yang mendapatkan pembebasan bea masuk; atau
b. ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan atau respon penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat:
a. 5 (lima) jam, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
b. 1 (satu) hari kerja, dalam hal permohonan disampaikan melalui tulisan di atas formulir,
terhitung setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Jangka waktu penyelesaian kewajiban pabean atas barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang diberikan pembebasan bea masuk paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Bagian Kedua
Ekspor Kembali

Pasal 13


(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk yang terutang.
(2) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai ekspor kembali.


Bagian Ketiga
Pemusnahan

Pasal 14


(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dirusak, dibakar, dihancurkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sehingga tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai, serta dibuatkan berita acara pemusnahan.
(4) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga yang melakukan pemusnahan.
(5) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Bagian Keempat
Membayar Bea Masuk yang Terutang

Pasal 15


(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan berdasarkan klasifikasi, pembebanan tarif bea masuk dan nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang.
(2) Pembayaran bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.


BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16


(1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
a. direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
  secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya berdasarkan manajemen risiko.
(2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan tujuan penggunaan atas barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk:
a. direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
  dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit oleh unit di bidang audit kepabeanan dan cukai, atau penelitian lainnya oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
(3) Dalam pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai dapat melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait.
(4) Dalam hal barang impor untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ditemukan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum direalisasikan importasinya, dinyatakan tetap berlaku dan realisasi impor barang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
c. pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum direalisasikan seluruh importasinya, dinyatakan tetap berlaku dan realisasi impor barang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA




BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1003